Pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) mengamanatkan perguruan tinggi untuk menentukan kebijakan dalam melakukan pengelolaan pendidikan di lembaga masing-masing secara otonom. Pengelolaan pendidikan tinggi yang otonom tersebut haruslah merupakan pengelolaan yang bermutu dan berkualitas baik. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 51 hingga pasal 53, lembaga pendidikan tinggi diamanatkan untuk melakukan penjaminan mutu dengan sistem penjaminan mutu yang dikembangkan sendiri oleh lembaga pendidikan tinggi.

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi diatur lebih rinci pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pasal 8 ayat (4a) mengamanatkan perguruan tinggi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) atau disebut PPEPP. Pasal 8 ayat (4b) mengamanatkan perguruan tinggi untuk menyusun dokumen-dokumen SPMI, yaitu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Pasal 8 ayat (4c) mengamanatkan perguruan tinggi untuk membentuk unit penjaminan mutu atau dapat mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

Dalam mematuhi aturan-aturan yang telah disebutkan dan untuk memastikan pengelolaan pendidikan di STEBIS Bina Mandiri memiliki mutu dan kualitas yang baik maka STEBIS Bina Mandiri membentuk unit kerja yang bernama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan Statuta STEBIS Bina Mandiri dan SK Ketua No. 01.048.04/KET/STEBIS.BM/IX/2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Penjaminan Mutu yang bertugas untuk melaksanakan SPMI, termasuk menyusun dokumen-dokumen SPMI.